Kecenderungan Korupsi. Pejabat berlatarbelakang Pengusaha

Rasio Kecenderungan Korupsi, seorang Pejabat berlatarbelakang Pengusaha sekitar 75%.
Saat sebagai Pengusaha Telah Menyatu dengan Pejabat/ Pemerintahan termasuk Kinerjanya. Terbiasa dengan Kehidupan tersebut.
Pejabat Minta diSuap, Kinerja Memberi Uang, atau Meminta bantuan Dimudahkan Urusan.

Rumor Negatif Masyarakat, Seorang Pengusaha Mencalonkan diri Kekuasaan atau Jabatan Pemerintahan dapat Kita ambil sebagai materi.

Pemahaman dibenak Masyarakat pada umumnya : Pribadi sudah terbiasa sebagai Pengusaha, mengeruk Keuntungan Secara Kepentingan Pribadi. Tersebut bertentangan dengan Jabatan Kekuasaan Pemerintahan, yang mana Uang Pemerintah atau Rakyat Masyarakat dipergunakan.

Kita ambil Sisanya yang 75% tersebut diatas (75% Koruptor) sebesar 25%. 25% merupakan sangat Bagus, memahami kinerja, namun tanpa berkorupsi. Sehingga tidak terdapat Sisanya lagi yang ke3 (75%+25%), dengan kata lain Telah Mahir.

Tanpa melalui Pengusaha (mahir), Jabatan langsung Jenjang Tinggi :
-Tahun awal Bekerja secara Bijaksana, Berprinsip, Tugas dalam Jabatan.
-Lebih dari Setahun Mengalami Kejenuhan Rutinitas. Mendekati Pengusaha(*1) yang Mendekatinya.
*Pengusaha Swasta atau Naungan Pemerintah, termasuk Pejabat Dibawahnya dalam Mengambil Kebijakan. Dapat Mengambil Peluang Didalamnya, Secara Pribadi atau Kecurangan.
-Hampir Habis masa jabatan Kekuasaan Penguasa Kewenangan, Apa hasil Kudapat ?

Sedangkan Jelas Korupsi Pejabat Background Pengusaha. lihat lagi text dibelakang, Background.
30% Pejabat Background Pengusaha. Pengusaha termaksut bukan hanya Pemerintahan, Pemerintahan atau Naungan Negara. Misal kasus : Dua Legistalor Korupsi Senilai Rp28 M, Dana CSR Dipakai Buat Bangun Aset Pribadi hingga Beli Mobil = youtube.com/watch?v=sFZc3J3oAZY

Tidak Menahu/ Membiarkan Kecurangan, Atau Bodohkah Indonesia Mengatur terhadap semua ?
Profesional serta Kritis berusaha Meminimalisir Kecurangan. Melalui Sistem Administrasi termasuk Perubahan atau Pembaruan UU (kritis). Entah itu Kontrak, Sebagai Pejabat, Jabatan, Pengusaha, Pegawai Pemerintah, Pegawai Bank, hingga berbagai data Personalisasi Kemampuan Keuangan (Bank) atau Riwayat diatur dalam Perundangan. Tersebut sebagai Terbanyak Penghasilan Paparazi.
Namun tetap saja Kinerja Lapangan sebagai Landasan Utama, tidak Mengacu Administrasi.

Lebih mudah Pemahaman dengan Mengambil Kasus :

[A] Birokrasi
youtube.com/watch?v=3CVPS9ktQ48 -> 5 Tersangka Ditangkap, Bandarnya Aman? | Kompilasi Video AI VEO 3 Sindir Oknum Polisi Kasus Judil!
Benarkah Semua Pejabat Kelas Atas Sedemikian ? (Namun Video Atas bukan Pejabat Kelas Atas. Melainkan Pejabat memiliki Naungan dibawah Instansi Pemerintahan).
Ternyata Tidak, mengambil 2 Kasus Realita :
1. Saat Seminar Sertifikasi Pengusaha. Pejabat Atas Paham, mana yang Dapat Ditolerir.
2. Pemeriksaan BPK. Team Handal memeriksa Produk secara detail analisis.
Usai Memeriksa Fisik Produk Pemerintah, berlalu begitu saja. Padahal Deg-Degan, TeamBPK menyamakan Nominal terdapat pada Data  Administrasi dengan Fisik. Anggapan saat Pemeriksaan BPK Berlalu begitu saja tanpa Mananyakan Kekurangan atau Ketidaksamaan dengan Administrasi : Mungkin Antara Atasannya Bermain Mata.
Memiliki Waktu senggang Menyempatkan Bicara Kelanjutan Hasil Pemeriksaan. Ternyata Ahli, Mereka menangani Ribuan Produk dan Mengerti Mana yang dapat Ditolerir. Sama Kasus dengan Susno Duadji, Berujar, Ada Makelar Ditubuh Polri. Namun Mana yang Nekat, Fatal, serta tidak dapat Ditolerir.

[B] Pengusaha
youtube.com/watch?v=UO2tAQiiWv8 -> Terungkap! Temuan KPK Usai Geledah Rumah Eks Mentri Agama Yaqut di Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji.
Uangnya Ditilep. Data Ada, Fisik Realisasi Kosong.
Banyak Kasus sedemikian, Bandung, Bengkulu, Semarang. Persetujuan Paraf Palsu. Terlebih dalam Kasus tersebut (Kuota Haji) Produk Tidak Berbentuk Fisik, sehingga Sukar Pembuktian, terkecuali Keterkaitan antara Pejabat.
Masih Untung, sebagian besar Saling bekerjasama Koruptor Menandatangani Dokument. Dibagi-bagi Uangnya.

[C] Pengusaha
youtube.com/watch?v=3ctxzMEivfY -> Bupati Pati Sudewo Kembalikan Rp 720 Juta, Terseret Kasus Suap Proyek DirJenKeretaApi. (dalam Kasus, Bupati sedang Menjabat Dewan).
Sadewo Dewan Rakyat, Memeras memberikan Pekerjaan. Hasil Penciptaan Produk dengan Dirjen. (Namun Dirjen Tidak Mengetahui Pemerasan Tersebut). Nilai Wajar dan Kreatif dalam Aktif Bekerja sekiranya Tidak Sebesar itu.

Puluhan memiliki teman Madya. 18 Karib atau Dekat. Bukan sekedar Bekerja, Mengimplementasikan Study.
Anda salah satunya ? tapi Usia Penulis (Benny) udah 40. Berbeda pemikiran 2008 lalu.